Berita

Bandar Lampung -- Pemprov Lampung mengikuti acara gerakan masyarakat dan pemuda anti narkoba menuju pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, melalui Virtual Meeting, di Ruang Video Conference Lt. I Diskominfotik Provinsi Lampung, Rabu (17/05/2023). 

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyampaikan bahwa ditengah suasana politik pemilu, kita semua memiliki ancaman yaitu narkoba yang akan menghancurkan negara dalam jangka panjang. 

Bahtiar melanjutkan, kesadaran akan bahaya narkoba di kalangan generasi muda harus dilakukan dikampus, keilmuan ini harus ada tentang bahaya narkoba, para calon pemimpin bangsa harus punya satu tingkat kesadaran yang sama dan frekuensi yang sama, bahwa ini adalah sesuatu yang harus dihindari pada nasional, provinsi serta daerah. 

"Kesadaran bahaya narkoba harus selalu digelorakan, di tiap tingkatan daerah, tingkatan masyarakat dan di setiap usia. Harus diingatkan tentang bahaya nya narkoba, memakai, mengedarkan dan hal lainnya," ujarnya.

Sementara Direktur Ekososbud, Ami Tarsa menerangkan tema webinar menitikberatkan pada gerakan masyarakat dan pemuda anti narkoba menuju pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

"Forum gerakan anti narkoba bukan hanya memusatkan pada jajaran pemda, kementerian, lembaga terkait," ucapnya.

Direktur Ekososbud, Ami Tarsa menambahkan Potensi pemuda pada pemilu tahun 2024 ada 127 juta dengan rentang 53-55 persen, menyiapkan pemilih pemuda benar-benar harus siap dalam konteks bagaimana terus bergerak dalam penanggulangan pencegahan dan peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya. 

Ami sangat berterimakasih atas atensi serta partisipasi, sampai saat ini peserta sudah bergabung melalui zoom 655 peserta dan masih berproses untuk bertambah. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam forum webinar tidak hanya selesai pada forum, tetapi dihadirkan juga sesi diskusi dalam bentuk yang lebih efektif. 

Webinar mingguan ini dilaksanakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. 

Hadir secara virtual Direktur Jenderal Politik Hukum Kementerian Dalam Negeri RI dan Direktur Ekonomi, Sosial, Budaya Kementerian Dalam Negeri RI. (Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung).