Berita

Pemprov Lampung Mengikuti Rapat Koordinasi  Pengendalian Inflasi Daerah, Penanggulangan Tuberculosis dan Polio

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan rapat penanggulangan Tuberculosis dan Polio secara virtual, di Ruang Command Center lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (08/07/2024).

Rakor dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, yang dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa saat ini mayoritas daerah di Indonesia sudah dapat menangani inflasi dengan baik.

"Sudah banyak mayoritas daerah-daerah yang bisa mengendalikan dengan baik, namun ada daerah-daerah yang juga mungkin sudah berupaya tetapi ada kendala-kendala lain, kami berharap bisa memaksimalkan," ungkapnya.

Tomsi Tohir menegaskan bahwa diperlukan kesungguhan dalam menangani inflasi.

"Dari materi-materi yang kita selalu bahas setiap minggu, ini bukan sesuatu hal yang sulit, tetapi perlu sungguh-sungguh dan terus menerus kita memantaunya," lanjutnya.

 

Kepada daerah yang angka inflasinya masih tinggi, Tomsi Tohir berharap dapat melakukan upaya dalam mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

"10 Provinsi yang tertinggi di pagi hari ini, kami berharap bahwa gubernur bisa berupaya mengumpulkan lagi kabupaten kota terutama yang masih sangat tinggi sehingga bisa mengambil langkah-langkah terus yang terbaik untuk menurunkan juga menjadi akumulatif terhadap provinsi masing-masing," harapnya.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah mengungkapkan bahwa saat ini inflasi nasional mengalami deflasi -0,08%>

"Inflasi Juni, seperti minggu lalu itu terjadi deflasi -0,08% kalau kita lihat inflasi tahunan itu terjadi deflasi 2,51% demikian juga inflasi year to date 1,07%," jelasnya.

M. Habibullah juga mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2020-2024, secara bulanan komponen harga bergejolak relatif lebih sering mengalami inflasi dibandingkan deflasi.

"Meskipun demikian, Komponen harga bergejolak pada 3 (tiga) bulan terakhir mengalami deflasi setelah deflasi terakhir terjadi di bulan Agustus 2023," ungkapnya.

M. Habibullah juga mengungkapkan bahwa komoditas yang dominan memberikan andil deflasi Juni 2024 adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras dan telur ayam ras. 

Sedangkan komoditas komponen harga bergejolak yang memberikan andil inflasi Juni 2024 adalah cabai rawit, cabai merah, dan kentang.

Terkait penanggulangan TBC, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi dua Mingguan Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu upaya sinergi, komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah untuk percepatan penanggulangan TBC secara bersama di daerah.

Rapat Koordinasi TBC dilaksanakan setiap dua minggu sekali dimulai tanggal 10 Juni 2024 s.d 30 September 2024 (diselingi Rapat Teknis), dengan melibatkan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia serta Pejabat Tinggi Kementerian/Lembaga dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

Tujuan pelaksanaan Rakor TBC adalah melakukan optimalisasi dan percepatan penanggulangan TBC secara serentak, melalui 5 indikator, yaitu: 1) Penemuan Kasus; 2) Inisiasi Pengobatan (Enrollment); 3) Investigasi Kontak; 4) Kebijakan Daerah; dan 5) Penerapan SPM Kesehatan untuk TBC.

Diharapkan Rapat Koordinasi ini nantinya dapat mendorong komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara nasional.

Adapun dalam penanggulangan Polio, Restuardy Daud mengungkapkan bahwa berdasarkan surat Surat Mendagri No. 400.5.2/2673/SJ Tanggal 7 Juni 2024 Hal Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio disebutkan agar Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk :

1. Mendukung pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran adalah seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap: PIN tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 (enam) provinsi dan PIN tahap 2 dimulai tanggal 15 Juli 2024 di 27 provinsi.

2. Menetapkan situasi KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/force majeure dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan dana otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh pihak terkait.

4. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.

5. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Selain itu, Restuardy Daud  juga menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Mendagri 400.5.7/3396/bangda, Tanggal 20 Mei 2024 Hal Akselerasi Capaian Imunisasi Pada Kabupaten/kota terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam mencapai hal tersebut, yaitu :

1. Menggerakkan seluruh Posyandu yang berada di wilayah kabupaten/kota agar minimal 80% Posyandu aktif melaksanakan kegiatan imunisasi secara rutin minimal sekali setiap bulan.

2. Menyediakan anggaran operasional untuk pelaksanaan kegiatan imunisasi rutin dan tambahan (imunisasi kejar dan Outbreak Respon Immunization/ORI) terutama untuk daerah yang sulit dijangkau.

3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas tenaga imunisasi di Puskesmas, termasuk tenaga penanggung jawab pelaporan capaian imunisasi ke dalam sistem integrasi nasional. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)